Hak Laut Incar Korporasi Otak IUU Fishing

Jaga.Laut (11/7) – Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Satgas 115) kembali menyelenggarakan rapat koordinasi nasional Satgas 115 di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa (11/7). Pada acara yang telah dilaksanakan selama dua hari dari tiga hari acara yang diagendakan ini, Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan menyarankan perlu adanya hak laut (ocean rights).

Hak laut mengandung konsekuensi diberlakukannya hukuman (sanksi) apabila terjadi pelanggaran terhadap hak tersebut. Selain itu, pengakuan ocean rights mengandung implikasi bahwa setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga hak laut.

“Memberlakukan laut setara dengan manusia sebagai subjek hukum melahirkan pemikiran untuk memberlakukan hukuman yang lebih berat terhadap manusia atau korporasi yang melanggar hak laut,” tegas Menteri Susi.

Menurut Menteri Susi, penegakan hukum saja tidaklah cukup untuk memulihkan kembali laut yang sudah terdampak. Salah satu upaya penting yang harus dilakukan adalah dengan mengakui hak laut (ocean rights) sebagai perangkat (means) untuk mencapai kesehatan laut (healthy ocean).

“Kita selalu berfikir bahwa laut dan isinya merupakan objek. Ini justru menimbulkan kecenderungan tindakan eksploitasi sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kepentingan jangka pendek manusia,” terang Menteri Susi dalam pemaparannya sebagai keynote speaker

Berdasarkan data WWF tahun 2015, di Indonesia, IUU fishing dan overfishing menyebabkan rumah tangga nelayan Indonesia berkurang sebanyak 50% dalam kurun waktu 10 tahun, yaitu dari 1,6 juta tahun 2003 menjadi hanya 800 ribu tahun 2013. Tak hanya itu, IUU fishing juga mengancam sekitar 65% terumbu karang Indonesia yang merupakan habitat dan tempat reproduksi ikan.

Sejalan dengan Menteri Susi, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Noor Rochmat mewakili Jaksa Agung RI menyatakan bahwa tindak pidana di bidang kelautan merupakan kejahatan terorganisir, sehingga tidak jarang pelakunya memiliki jaringan yang sangat luas. Sementara faktanya penegakkan hukum sering kali masih hanya sebatas menyasar para pelaku di lapangan saja. Hal tersebut disebabkan karena tidak mampu menyentuh aktor intelektualnya, yang biasanya berbadan hukum atau korporasi.

Untuk itu, pihak kejaksaan mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Republik lndonesia Nomor : PER-028/A/JA/10/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. Pengaturan dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut relatif lebih luas dan rinci, meliputi penanganan perkara tindak pidana korupsi maupun tindak pidana umum termasuk di dalamnya tindak pidana perikanan.

“Kita semua yakin bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan dan jajarannya mampu menyusun berbagai kebijakan-kebijakan inovatif yang meningkatkan kesejahteraan nelayan, menghilangkan permasalahan sosial kawasan pesisir tanpa harus mengorbankan kelestarian lingkungan hidup,” terang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengakhiri sambutannya.