Aturan Pelarangan Cantrang Diberlakukan, Ini Tanggapan Nelayan (Bagian 1)

Kegiatan penangkapan ikan secara tidak bertanggungjawab bukan hanya terbatas pada kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing), tetapi juga terdapat pada kegiatan alat penangkapan ikan dengan cara-cara yang merusak (destructive fishing). Kegiatan ini juga dapat menyebabkan kerugian yang besar terutama terhadap kelestarian ekosistem perairan. Contoh dari alat tangkap yang merusak tersebut adalah cantrang.

Cantrang adalah alat tangkap ikan yang bersifat aktif dengan pengoperasian menyentuh dasar perairan. Cantrang dioperasikan dengan menebar tali selambar secara melingkar, dilanjutkan dengan menurunkan jaring cantrang, kemudian kedua ujung tali selambar dipertemukan. Kedua ujung tali tersebut kemudian ditarik ke arah kapal sampai seluruh bagian kantong jaring terangkat.

Penggunaan tali selambar yang mencapai panjang lebih dari 1.000 m (masing-masing sisi kanan dan kiri 500 m) menyebabkan sapuan lintasan tali selambar sangat luas. Ukuran cantrang dan panjang tali selambar yang digunakan tergantung ukuran kapal. Pada kapal berukuran diatas 30 Gross Ton (GT) yang dilengkapi dengan ruang penyimpanan berpendingin (cold storage)cantrang dioperasikan  dengan tali selambar sepanjang 6.000 m. Dengan perhitungan sederhana, jika keliling lingkaran 6.000 m, diperoleh luas daerah sapuan tali selambar adalah 289 Ha.  Penarikan jaring menyebabkan terjadi pengadukan dasar perairan yang dapat menimbulkan kerusakan dasar perairan sehingga menimbulkan dampak signifikan terhadap ekosistem dasar bawah laut.

Sementara itu, di beberapa daerah banyak alat tangkap yang mengalami perkembangan, perubahan bentuk, model, serta cara pengoperasian. Berbagai alat tangkap tersebut juga dikenal dengan sebutan yang berbeda-beda. Meskipun demikian, alat tangkap tersebut tetap mengacu pada salah satu kelompok alat tangkap ikan yang dilarang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP. 06/MEN/2010 tentang Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Jadi, meskipun namanya telah berubah menjadi cantrang, pada dasarnya tetaplah pukat tarik yang telah dilarang.

Berdasarkan keterangan diatas, berikut testimoni beberapa nelayan yang berada di wilayah Karangsong – Majakerta, Indramayu, Jawa Barat terhadap kebijakan pemerintah sebagai berikut:

Dulu saya bakul ikan juga jadi karyawan, saya kumpulkan modal sebesar 30 juta dan dibantu oleh bank. Beli kapal 32 juta ukuran 19 GT dengan alat tangkap gilnet. Hanya di pulau jawa mencari ikannya. Lalu saya beli kapal lagi hingga sekarang sudah punya 8 kapal. Sekarang kapal saya yang ukuran 29GT sudah melaut hingga ke perairan, natuna, karimata dan china selatan. Kalau ke papua saya pake kapal 50-100GT. Tangkapan ikannya besar-besar. Kadang satu ikan bisa mencapai 10 kg/ekor, karena di perairan papua belum banyak tersentuh. Sekarang mulai dibuka oleh pemerintah, para nelayan berbondong-bondong kesana. Potensi ikan banyak sekali. Kalau ke papua 15 hari. PP 30 hari. Operasi sebulanan dapat ikan sekitar 70 ton (satu trip). Dipasarkan ke jakarta, surabaya, bandung, cirebon.(Darto Nelayan Sukses Karangsong, Indramayu).

Sumber: kkpnews.go.id