Pemerintah Merangkul Berbagai Pihak Untuk Tingkatkan Penjualan Produk Perikanan Berkelanjutan

JagaLaut, Jakarta – Pengelolaan perikanan berkelanjutan dalam rangka pemenuhan produk perikanan yang bertanggung jawab telah menjadi tuntutan global, tidak terkecuali bagi Indonesia yang merupakan salah satu negara produsen hasil perikanan terbesar dunia. Untuk itu, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) bekerja sama dengan Sustainable Fisheries Partnership (SFP) menyelenggarakan Indonesia Fisheries and Aquaculture Forum di Ballroom Gedung Mina Bahari III, Kantor KKP, Selasa (14/11).

Mengawali acara ini, Jim Cannon, CEO Sustainable Fisheries Partnership menyampaikan tujuan forum untuk meningkatkan partisipasi supply chains dan menghadirkan dialog antara pemasok, produsen, dan regulator. Hal ini sangat penting untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di negara produsen, khususnya keterlibatan pemerintah dalam menyusun rencana dan peraturan dalam rangka memastikan perikanan Indonesia berkelanjutan.

Selanjutnya, Nilanto Perbowo, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan membuka resmi forum ini. Tema forum “Building Tomorrow’s Solutions for Sustainable Fisheries and Aquaculture” sangatlah tepat dibicarakan seiring dengan akan diberlakukannya Seafood Import Monitoring Program (SIMP) oleh Pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2018 mendatang, termasuk berbagai aturan dan standar produk ekspor yang telah lebih dulu diberlakukan di Uni Eropa maupun negara lainnya. Mengingat, Amerika Serikat salah satu negara tujuan ekspor utama produk perikanan Indonesia untuk produk udang, tuna, dan rajungan. Volume ekspor Indonesia ke Amerika pada 2016 mencapai 180 ribu ton atau senilai USD1,6 miliar, meningkat 11,8% (volume) atau 10,67% (nilai) dari tahun sebelumnya.

Di sisi lain, tarif bea masuk produk perikanan (seafood) Indonesia di Uni Eropa masih cukup tinggi sekitar 6-24%. Sedangkan Timor Leste, Papua Nugini, Vietnam, dan beberapa negara lain mendapatkan tarif bea masuknya jauh lebih rendah dan bahkan tidak dikenakan tarif bea masuk. “Sudah tiga tahun berjalan, Indonesia sudah saatnya juga mendapatkan tarif yang sama 0%, ini yang sedang kita perjuangkan,” terang Nilanto.

“Lambat laun, saat ini masyarakat semakin peduli bahwa ikan yang dikonsumsi harus berasal dari sumber yang jelas, diperoleh dari praktik penangkapan ikan yang baik dan benar, ditangkap di wilayah pengelolaan perikanan yang benar. Melihat kesadaran masyarakat ini, itulah yang harus kita perjuangkan,” pungkas Nilanto.

Pihak industri nasional maupun global saat ini turut mengakui bahwa pihaknya mendukung program pemerintah untuk menciptakan perikanan yang berkelanjutan, salah satunya dengan menjual produk perikanan yang berkualitas dan dengan label safe, sustainable, and naturally diverse. Dengan kata lain ikan yang mereka jual bukan ikan dari hasil penangkapan ilegal dan aman untuk dikonsumsi. Salah satu industri nasional yang bergerak dalam bidang food retail hanya memasok dan menyediakan produk perikanan yang ditangkap secara legal dan mengutamakan peningkatan produk dari komunitas lokal.

Sebagai informasi, forum ini dilaksanakan selama dua hari terhitung hingga Rabu (15/11). Pada hari kedua dilaksanakan Working Group Discussion yang difasilitasi oleh SFP dengan topik bahasan adalah Tuna dan Pelagis Besar (Tuna and Large Pelagics), Blue Swimming Crab, Kakap dan Kerapu (Snapper/Grouper), dan Industri Ikan (Fishmeal Industries).

Sumber: kkp.go.id