FAQ Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)

1. Q : Apa yang dimaksud dengan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) ?
A : Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam, yang selanjutnya disebut BMKT, adalah benda berharga yang memiliki nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi yang tenggelam di wilayah perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen Indonesia, paling singkat berumur 50 (lima puluh) tahun.
2. Q : Apa sajakah yang termasuk kegiatan pengelolaan BMKT ?
A : Pengelolaan BMKT adalah kegiatan survei, pengangkatan, dan pemanfaatan BMKT. Survei adalah kegiatan mencari dan mengidentifikasi keberadaan dan potensi BMKT. Pengangkatan adalah kegiatan mengangkat dari bawah air, memindahkan, menyimpan, inventarisasi, dan konservasi BMKT dari lokasi asal penemuan ke tempat penyimpanannya. Pemanfaatan adalah kegiatan yang meliputi penjualan kepada pihak ketiga dan pemanfaatan lain untuk Pemerintah.
3. Q : Mengapa BMKT perlu dikelola dengan baik ?
A : Wilayah perairan Indonesia merupakan wilayah strategis bagi pelayaran dunia sejak dahulu, menghubungkan negara-negara di Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Jadi memang tidak mengejutkan ketika kapal tenggelam dan muatannya (BMKT) banyak ditemukan terdeposit di perairan nusantara. Berdasarkan estimasi yang dikeluarkan oleh Badan Riset Kelautan dan Perikanan (2000), ada ratusan jumlah kapal tenggelam di perairan Indonesia, tersebar sebagian besar di perairan Kepulauan Riau, Selat Karimata, Perairan Bangka-Belitung, Laut Jawa. Sebaran kapal tenggelam tersebut umumnya membawa komoditi dan barang dari Cina, Asia Barat dan Eropa seperti Belanda (VOC), Inggris, Spanyol.

Bahwa kekayaan laut termasuk Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam merupakan sumber daya sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi yang pemanfaatannya perlu dikelola untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional

 

4. Q : Berapa besar potensi BMKT yang ada di perairan Indonesia ?
A : BMKT memiliki nilai yang kompleks, tidak saja secara ekonomi tapi juga sejarah dan ilmu pengetahuan. Teka-teki mengenai perdagangan, teknologi perkapalan dan hubungan antar bangsa dapat terjawab melalui temuan kapal dan BMKT.

Saat ini, Indonesia memiliki potensi peninggalan shipwrecks yang tinggi. Merujuk kepada data yang dikeluarkan oleh Litbang KKP tahun 2000, bahwa ada 463 titik lokasi, belum  maka hingga saat ini baru 20% yang telah diverifikasi dan 3 % yang dieksplorasi.

Dari sisi ekonomi, setiap lokasi BMKT dapat bernilai antara US$ 80 ribu – 18 juta dan apabila dimanfaatkan untuk mendukung pariwisata dapat menghasilkan US$ 800 – 126,000/bulan/lokasi. Nilai inilah yang kemudian mendasari Pemerintah untuk mengelola BMKT dan tidak ingin menyerahkannya kepada pihak lain, karena BMKT adalah milik bangsa dan identitas kita sebagai Negara maritim, tambahnya.

5. Q : Bagaimana pengawasan pengelolaan BMKT yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan?
A : Sebagai kekayaan bahari, pengawasan pengelolaan BMKT terus ditingkatkan. KKP melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL), dalam jangka pendek akan melakukan percepatan penyusunan strategi pengawasan terpadu pada BMKT dan melaksanakan pengawasan terpadu, antar lembaga, seperti TNI-AL dan POLRI.

Selain itu, pengawasan BMKT juga akan diintegrasikan dengan pengawasan ilegal fishing. Koordinasi cepat pun dilakukan dengan Kelompok Pengawasan Masyarakat (Pokwasmas) terkait BMKT, kebijakan dan rencana pengelolaannya ke depan.

Selain menyiapkan rencana jangka pendek, pemerintah juga menyiapkan rencana jangka panjang bagi pengelolaan BMKT. Sosialisasi intensif kepada masyarakat akan dilakukan lebih dalam, terutama mengenai shifting policypengelolaan BMKT menjadi pengangkatan BMKT akan ditangani langsung oleh negara, sekaligus langkah untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga potensi BMKT. Tahap selanjutnya adalah menyusun rencana keterlibatan pemerintah lokal maupun masyarakat dalam pengelolaan BMKT.

6. Q : Apakah benar selama ini pengelolaan BMKT yang dilakukan masih belum optimal ?
A : Benar. Kurang harmonisnya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang BMKT, serta belum terbitnya peraturan pelaksanaan dari UU No. 11 Tahun 2010 tersebut, menyulitkan berbagai pihak terutama pelaksana teknis ditingkat Pemerintah Daerah dalam melakukan langkah-langkah baik dalam pengelolaan maupun tindakan terhadap pencurian yang dilakukan oleh masyarakat sebagai akibat kurangnya sosialisasi dan pemahaman terkait status BMKT. Sebelum terbitnya UU No. 11 Tahun 2010, terdapat 13 kegiatan pengangkatan BMKT oleh swasta yang sampai dengan saat ini Kementerian Keuangan tidak dapat memproses hasil pegangkatan BMKT tersebut (untuk dijual) karena masih menunggu kepastian hukum. (www.setkab.go.id).
7. Q : Apakah benar telah terjadi banyak penjarahan atau pengangkatan BMKT secara ilegal, lalu bagaimana hal tersebut bisa terjadi ?
A : Benar. Banyaknya kapal karam di wilayah perairan Indonesia mengundang banyak tindakan penjarahan dan pencurian BMKT, yang paling fenomenal adalah pencurian yang dilakukan Michael Hatcher atas BMKT dari kapal Geldermalsen yang kemudian melelangnya di balai lelang Christi’e, Belanda dengan nilai 17 Juta USD, dan Indonesia tidak mendapat bagian sama sekali.

Kejadian terbaru dan cukup menghebohkan adalah dengan ditangkapnya kapal berbendera Tiongkok Chuan Hong 68, kapal tipe Grab Hopper atau kapal keruk berbobot 8352 GT  pada tanggal 28 April 2017 di Perairan Panggaranf johor Timur Malaysia. Kapal ini diduga berkaitan dengan pengangkatan BMKT di sekitar Natuna dan Laut Cina Selatan, yaitu Swedish Supertanker Seven Skies (tenggelam tahun 1969), Italian Ore/Oil Steamship Igara (tenggelam 12 Maret 1973), kapal perang Jepang Ijin Sagiri, kapal penumpang jepang Hiyoshi Maru dan Katori Maru.

8. Q : Bagaimana respon pemerintah untuk menanggapi maraknya penjarahan BMKT dan mengoptimalkan pemanfaatannya ?
A : Guna merespon banyaknya tindakan illegal terhadap BMKT, serta dalam rangka mempercepat proses pemanfaatan, agar pengelolan BMKT lebih optimal dan terkoordinasi, Presiden melalui Keppres No. 19 Tahun 2007 sebagimana telah diubah dengan Keppres No. 12 Tahun 2009 membentuk Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan BMKT (PANNAS BMKT) yang diketuai Menteri Kelautan dan Perikanan dan beranggotakan Pejabat Eselon 1 dari Kementerian/Lembaga terkait
9. Q : Lalu apa saja tugas dari PANNAS BMKT tersebut ?
A : 1.    mengkoordinasikan kegiatan departemen dan instansi lain yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan BMKT;

2.    menyiapkan peraturan perundang-undangan dan penyempurnaan kelembagaan di bidang pengelolaan BMKT;

3.    memberikan rekomendasi mengenai izin survei, pengangkatan, dan pemanfaatan BMKT kepada Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4.    menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian atas proses survei, pengangkatan dan pemanfaatan BMKT;

5.    menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan tugas paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada Presiden.

Sebagai informasi, sepanjang tahun 2000 sampai dengan 2011, PANNAS BMKT telah mengeluarkan izin survei pengangkatan dan pemanfaatan BMKT di 75 lokasi.

10. Q : Apakah ada undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan BMKT ?
A : Ada. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dimana BMKT dikategorikan sebagai benda cagar budaya bawah air yang pengelolaannya menjadi kewajiban Pemerintah. Selama ini pengangkatan BMKT dilakukan bersama antara Pemerintah dan badan usaha swasta berdasarkan persetujuan bisnis. Disamping itu dalam UU No. 11 Tahun 2010 tersebut, diatur juga bahwa BMKT sebagai benda cagar budaya tidak dapat dimiliki warga negara asing/badan hukum asing dan tidak dapat di bawa keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, padahal sebagian besar peminat dari BMKT adalah konsumen luar negeri.
11. Q : Bagaimana dengan kebijakan moratorium pengangkatan BMKT ?
A : Sejak tanggal 11 November 2011 sampai dengan saat ini, PANNAS BMKT memberlakukan moratorium pemberian rekomendasi izin survei dan izin pengangkatan BMKT. Langkah moratorium ini merupakan tindak lanjut terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2010 tersebut.
12. Q : Lalu apa langkah dan sikap KKP terhadap kebijakan pengelolaan BMKT ?
A : Selain telah mengeluarkan Peraturan Menteri terkait perpanjangan moratorium izin pengangkatan BMKT, dalam proses revisi Perpres Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Perpres Daftar Negatif Investasi/DNI) KKP juga mengusulkan bahwa bidang usaha pengangkatan BMKT yang semula merupakan bidang usaha yang terbuka dengan syarat khusus diusulkan menjadi tertutup dengan alasan kapal-kapal tenggelam merupakan warisan peradaban dan kebudayaan Indonesia sehingga harus dijaga dan dirawat bagi pengembangan sejarah dan ilmu pengetahuan
13. Q : Apakah ada kerja sama yang dilakukan KKP dengan instansi lain terkait pengelolaan BMKT ini ?
A : Tentu ada. KKP menunjukan keseriusan untuk secara mandiri mengelola BMKT dan tidak menyerahkannya kepada pihak swasta. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggandeng Kemendikbud untuk mensinergikan riset, pengelolaan sumber daya kelautan, dan penyiapan SDM dalam mengelola dan memanfaatkan benda muatan kapal tenggelam dan sumber daya arkeologi maritim.

Prioritas perjanjian kerja sama yaitu percepatan pembangunan sumber daya kelautan melalui  riset, pengelolaan dan pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dan Sumber Daya Arkeologi Maritim (SDAM). Perjanjian kerja sama dimaksudkan sebagai bagian dari tata kelola dan pemanfaatan BMKT dan  SDAM, dengan unit koordinator di BRSDM adalah Pusat Riset Kelautan.

14. Q : Apa yang dilakukan KKP untuk mengedukasi masyarakat terkait BMKT ini ?
A :

KKP telah membuka Galeri BMKT di Gedung Mina Bahari IV Lantai 2 kantor KKP. Galeri ini bukan sekedar sebuah bangunan, tapi ini adalah pesan tanggung jawab pemerintah untuk membawa BMKT sebagai kekayaan bahari lebih dekat kepada masyarakat dan menjadi sumber inspirasi untuk dijaga keberadaannya. di galeri ini bukan sekedar sebuah bangunan, tapi ini adalah pesan tanggung jawab pemerintah untuk membawa BMKT sebagai kekayaan bahari lebih dekat kepada masyarakat dan menjadi sumber inspirasi untuk dijaga keberadaannya.

Pemerintah memiliki sebuah Warehouse BMKT, yang menampung 200,000 lebih koleksi dari abad 9 – 18 Masehi. Selama ini, akses masyarakat BMKT disimpan di tempat tersebut memang dibatasi karena alasan keamanan, tapi paradigma pengelolaan BMKT saat ini harus diubah. Inilah kemudian menjadi alasan untuk membuat sebuah galeri, media untuk membawa BMKT lebih dekat kepada masyarakat, mulai dari pegawai pemerintah hingga masyarakat umum. Ada lebih dari 1500 keping BMKT di galeri ini, kurang dari 1% dari jumlah BMKT yang kita miliki. Di galeri ini dipajang BMKT mulai dari jenis yang langka, seperti vas Liao dari abad ke 10 dan botol hijau dari Dinasti Fatimiyah, hingga produk massal, seperti mangkuk-mangkuk.