KKP Latih Eks Penangkap Benih Lobster Jadi Pembudidaya

Jaga.Laut – Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan pelatihan alih profesi kepada eks penangkap benih lobster di Lombok pada 11 – 12 Juli 2017 lalu. Acara ini merupakan antisipasi pemerintah terhadap dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat Permen KP Nomor 56 tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Wilayah NKRI.

Aturan ini mengatur larangan penangkapan lobster bertelur dan/atau ukuran berat kurang atau sama dengan 200 gram atau lebar karapas kurang dari atau sama dengan 8 cm. Hanya, saja, KKP menemukan fakta bahwa sekitar 4 juta ekor benih lobster per tahun keluar dari NTB dengan tujuan utama ke Vietnam. Eksploitasi benih secara tidak terkendali ini akan memutus siklus hidup lobster. Akibatnya, stok sumber daya lobster di perairan Indonesia menurun.

Pemerintah menyadari bahwa implementasi kebijakan Ini akan berdampak pada ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah telah menyiapkan antisipasi dengan memberikan pelatihan dan juga kompensasi berupa dukungan untuk kegiatan usaha pembudidayaan ikan bawal bintang dan rumput laut, dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 miliar untuk usaha budi daya ikan.

“Jadi pemerintah membuat peraturan bukan semata-mata untuk mematikan usaha masyarakat. Pemerintah justru ingin menyelamatkan kepentingan yang lebih besar, yaitu bagaimana menyelamatkan sumber daya lobster agar nilai ekonominya bisa dinikmati secara jangka panjang,” tambah Dirjen Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto.

Adapun, kompensasi ini berupa dukungan sarana budi daya ikan untuk 2.246 RTP eks penangkap benih lobster masing-masing di Kab. Lombok Tengah sebanyak 873 RTP, Kab. Lombok Timur 1.074 RTP dan Lombok Barat sebanyak 229 RTP. Paket yang disediakan senilai Rp20 juta – Rp22 juta. Sebanyak 728 paket untuk budi daya rumput laut; 655 paket untuk budi daya ikan bawal bintang; 580 paket budi daya ikan kerapu; 209 paket budi daya lele; 40 paket budidaya bandeng; budi daya udang vaname 20 paket; dan 14 paket budi daya nila; serta 71 unit perahu untuk sarana angkut rumput laut.

Wakil Gubernur NTB Muhammad Nuh menyatakan pihaknya telah menyerahkan bantuan sarana dan prasarana kepada nelayan. Menurutnya, nelayan telah berikrar dan berkomitmen tidak akan menangkap benih lobster lagi. Bahkan, beberapa waktu lalu secara simbolis nelayan telah mengangkat dari laut dan membakar “pocongan” yang dijadikan alat penangkap benih lobster.

“Semuanya memang butuh proses. Tidak ada nelayan, awalnya mau berpindah langsung (dapat keuntungan) seperti menangkap lobster. Jadi ini wajar. Kalau disuruh memilih menangkap lobster atau berpindah ke budidaya, mereka (nelayan) lebih senang menangkap lobster, kita tahu itu. Tapi kita ingin mengembalikan lagi. Kenapa? Produksi rumput laut jauh menurun, produksi ikan semua jadi menurun. Nah ini proses. Pertama-tama, mungkin seperti itu, tapi tingkat keberhasilan sampai jaminan pasarnya nanti sudah kita rencanakan dari Perindo dan Perinus. Bahkan kalau ingin mengembangkan usahanya sudah kita siapkan,” tandas Slamet.

KKP melalui DJPB kini sudah mulai melakukan bimbingan teknis/pelatihan teknis budi daya di semua lokasi. Setelah dilakukan pelatihan, bantuan sarana dan prasarana budi daya akan segera didistribusikan dalam waktu dekat. Dengan dukungan ini diharapkan sebagai tahap awal masyarakat akan meraup keuntungan masing-masing Rp2 juta – Rp3 juta per bulan.

Selain itu, guna memastikan program ini berjalan baik, KKP akan memfasilitasi penguatan kapasitas SDM yaitu berupa pendampingan teknis, pasca panen (diversifikasi produk), manajemen usaha, dan jaminan pasar. Pemerintah mengajak semua pihak terutama masyarakat mulai belajar memahami sejak dini pentingnya aspek keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya kelautan perikanan kita. Pemanfaatan sumber daya harus dilakukan secara terukur, arif, dan bijaksana.

Adapun akibat eksploitasi benih lobster ini, angka ekspor lobster Vietnam mencapai 1.000 ton per tahun, sedangkan Indonesia hanya 300 ton per tahun. Berdasarkan data BKIPM Mataram, total benih lobster yang keluar dari NTB selama 2014 tercatat 5,6 juta ekor dengan nilai ekonomi diperkirakan mencapai Rp130 miliar.

“Nelayan menangkap benih lobster, dijual dengan harga murah, dan dikirim ke sana. Makanya kita larang. Mending benih lobsternya dibesarkan dulu agar harganya mahal, dan dijual oleh nelayan kita sehingga bukan Vietnam lagi yang menikmati keuntungannya,” ungkap Menteri Susi beberapa waktu lalu. Sebab harga lobster berukuran 200 gram ke atas lebih tinggi yaitu berkisar Rp500-600 ribu per kilo. Menjual benih lobster dengan harga murah berdampak pada menurunnya produksi lobster. Akibatnya, angka ekspor Indonesia dari tahun ke tahun akan terus menurun.

 

Sumber : kkp.go.id