Hadiri Rembuk Nelayan Sumut, Menteri Susi Minta Nelayan Warisi Semangat Juanda

SERDANG BEDAGAI (14/12) – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menghadiri Rembuk Nelayan Sumatera Utara yang dilaksanakan di Desa Sialang Buah, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Kamis (14/12). Rembuk tersebut diprakarsai oleh Aliansi Nelayan Sumatera Utara dari berbagai organisasi nelayan guna menyatakan kebulatan tekad menjaga kelestarian laut dan menolak pengrusakan oleh kapal trawl dan penambangan ilegal. Pada kegiatan yang dihadiri sekitar 2.000 nelayan tersebut, Menteri Susi didampingi Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo, Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, dan Bupati Serdang Bedagai Soekirman.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Susi meminta agar nelayan turut mengawasi dengan berani kapal pencuri ikan yang masuk ke perairan Indonesia. Ia ingin agar nelayan mewarisi semangat dan keberanian Ir. Juanda yang berhasil mendeklarasikan bahwa laut di antara pulau besar Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa adalah milik Indonesia.

“Bayangkan kalau seorang Juanda tidak berani mendobrak dan mendeklarasikan Deklarasi Juanda, laut Saudara hanya dari pinggir pantai 3 mil saja. Coba bayangkan kalau di atas 3 mil semua negara bisa datang ke situ. Negara kita terpecah-pecah dan terpisah-pisah karena laut (tapi) karena Deklarasi Juanda laut di Indonesia jadi satu. Tidak ada laut internasional antara Sumatera dan Kalimantan, antara Jawa dan Kalimantan, antara Sulawesi dan Kalimantan. Semua laut milik NKRI,” ceritanya bersemangat.

“Itulah hebatnya Juanda. Cucu anak-anak bangsa di warisi keberanian itu. Jangan sampai terjadi pembiaran masuknya kapal-kapal asing ke situ, menangkap ikan kita pakai minyak dari kita, sudah itu ABK-nya dan kuli-kulinya diperbudak dari kita,” tambahnya.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo. Menurutnya, keberanian dan keteguhan harus dimiliki masyarakat dan pemerintah secara bersamaan. Ia berpesan agar pemerintah tak bergeming dengan komentar-komentar negatif yang dilontarkan untuk menggoyang kebijakan yang sudah benar.

“Apa yang terjadi untuk rakyat harus kita perjuangkan untuk mereka. Kalau rakyat dihadapkan dengan pengusaha, ya pasti kalah karena pengusaha punya uang lebih banyak. Kalau dilihat dari kapal saja sudah jelas, kapalnya lebih besar punya pengusaha daripada punya rakyat. Terus siapa yang mau melindungi rakyat kita kalau begini (tidak berani)?” ungkapnya.

Selain keberanian, Menteri Susi juga ingin agar laut yang diwariskan kepada generasi mendatang hendaklah laut yang subur dan kaya, bukan laut kosong tanpa sumber daya ikan. Untuk mewujudkannya, hal pertama yang perlu dilakukan adalah merebut laut Indonesia dari jajahan nelayan-nelayan asing. Dan ia cukup berbahagia dengan komitmen dan kerja sama dari segenap aparat penegak hukum seperti TNI, Polri, Kejaksaan, PSDKP, dan sebagainya yang telah menunjukkan kesungguhan dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia.

“Saya mengharapkan akan lanjut untuk terus menjaga Indonesia dari pada nelayan-nelayan asing. Namun memberhentikan nelayan ilegal saja tidak cukup, pengelolaan wilayah kelautan perlu pengertian dan kedalaman kebijakan yang benar, karena kalu tidak ikannya pun akan habis,” tuturnya lagi.

Hal itu pulalah yang mendasari kebijakannya melarang penggunaan trawl/cantrang, jenis alat tangkap tidak ramah lingkungan sebagai pengelolaan penangkapan ikan yang memperhatikan aspek lingkungan. “Saya ingat Bagansiapiapi jaman dulu. Kalau tidak pakai trawl, nelayan bisa kaya, di sana sangat kaya ikannya. Tapi hancur karena pemakaian pukat harimau. Saya tidak rela kota-kota lain bernasib sama dengan Bagansiapiapi, itulah kenapa saya buat peraturan. Saya mohon ditegakkan,” pesannya kepada pejabat daerah yang hadir.

Begitu pula dengan larangan penangkapan kepiting/rajungan bertelur adalah untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Anak cucu generasi penerus Indonesia juga berhak menikmati kekayaan laut kita.

“Tidak ada kepiting jantan yang beranakpinak sendirian di hutan bakau. Harus diwariskan ke anak dan cucu kita. Kalau warisannya jomblo-jomblo, laki pula, untuk mereka buat apa? Jadi inilah kebijaksanaan kita dalam mengambil karunia Tuhan,” katanya lagi.

Untuk itu, Menteri Susi meminta nelayan dan pemerintah daerah ikut bekerja sama, bahu membahu bersama pemerintah dan aparat penegak hukum demi mengawasi laut Indonesia dan menunjukkan konsistensi menjaga lingkungan.

Menanggapi permintaan Menteri Susi tersebut, Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi menyatakan kesediaannya untuk turut bekerja sama menjaga laut Indonesia. Menurutnya, Perprov Sumut tidak pernah memberi izin operasi bagi kapal trawl/cantrang dan sejenisnya. Ia bahkan meminta pihak Lantamal dan Polair agar menindak keberadaan alat tangkap merusak tersebut.

“Saya tidak menyangka bahwa semua nelayan Sumut mendukung kebijakan Menteri Susi, setelah tadi dijelaskan secara gamblang tentang apa yang harus kita lakukan bersama-sama,” ujarnya.

Erry menambahkan, saat ini Pemprov dan DPRD Sumut tengah menggodok Peraturan Daerah (Perda) Zonasi Kelautan guna mempertegas batasan dan wilayah operasional nelayan besar dan nelayan tradisional.

“Terima kasih kepada Ibu Menteri Susi. Kita bangga dan mendukung upaya beliau. Jadi saya juga mengingatkan kepada nelayan Sumut agar menjaga laut kita karena itu harta kita di sana untuk kesejahteraan takyat,” tandasnya.

Sumber: kkp.go.id

Tulis Komentar