Nelayan Samakan Persepi Mengenai Kebijakan dan Peraturan dengan Menteri Susi

JagaLaut – Sekitar 50 orang nelayan yang merupakan nakhoda atau awak kapal perikanan asal Kabupaten Tegal melakukan audiensi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (6/7). Pertemuan yang didukung Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Kabupaten Tegal ini bertujuan menyamakan persepsi mengenai kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan KKP. Beberapa hal yang dibahas pada pertemuan ini yaitu penyederhanaan proses perizinan, infrastruktur di Tegal, dan kebijakan pelarangan cantrang.

Perwakilan DPC HNSI Kabupaten Tegal Wanardi mengaku, inisiatif audiensi ini murni datang dari nakhoda-nakhoda di daerahnya, tanpa intervensi pihak manapun. HNSI Tegal hanya memfasilitasi pertemuan agar tidak ada lagi kesalahpahaman terhadap kebijakan dan peraturan. Intinya, mereka menyatakan dukungan terhadap upaya KKP demi mewujudkan kesejahteraan nelayan.

Pada pertemuan tersebut, awak Kapal Perikanan meminta pemerintah mempermudah, mempercepat, dan menyederhanakan proses perizinan dan penerbitan dokumen kapal dan awaknya (SIPI dan SIKPI). Menanggapi ini, Menteri Susi menyampaikan bahwa memang ada ‘calo’ yang menyebabkan keterlambatan proses perizinan dan penerbitan dokumen kapal dan awaknya (SIPI dan SIKPI). Untuk itu, Wanardi mengharapkan agar sinergi dan koordinasi KKP dengan aparat penegak hukum di laut ditingkatkan, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan pungutan liar yang merugikan nelayan.

Adapun menurut Menteri Susi, alasan lain terjadinya keterlambatan proses perizinan dan penerbitan dokumen kapal dan awaknya (SIPI dan SIKPI) adalah ketidakmampuan pemilik kapal memenuhi persyaratan SIKPI yang diminta. Untuk itu, Menteri Susi juga menghimbau agar awak kapal perikanan segera mempertanyakan kepada pemilik kapal apakah sudah melengkapi persyaratan dan menagih kartu asuransi nelayan.

“Kalian harus minta sama pemilik kapal agar diasuransikan. Asosiasi kalian ini asosiasi profesional yang punya keahlian, kudu diregoni (harus dihargai) kalau tidak sampeyan (anda), siapa lagi? Dengan cara apa? Dengan cara bekerja benar. Kerja itu harus dengan perlindungan. Di laut itu kalau ada apa-apa atau kecelakaan,” tambah Menteri Susi.

Dalam audiensi, para nakhoda juga menyampaikan aspirasi kepada Menteri Susi untuk mengembangkan infrastruktur di Tegal. Infrastruktur seperti pelabuhan dinilai sangat penting bagi nelayan Tegal guna menunjang aktivitas nelayan di sana. Tak hanya itu, mereka juga mengharapkan bantuan dari pihak KKP dalam mendirikan instansi pendidikan, seperti politeknik dan lain-lain demi pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan lanjutan untuk anak-anak nelayan melalui instansi pendidikan, seperti politeknik dan lain-lain.

Selain membahas hambatan dan kebutuhan yang kerap dialami oleh nelayan Tegal nelayan yang merupakan nakhoda atau Awak Kapal Perikanan asal Kabupaten Tegal dari kapal yang menggunakan 3 alat tangkap, yaitu gillnet, purse seine, dan boukeami (alat tangkap cumi-cumi) turut turut mendukung penertiban rumpon ilegal dan pelarangan cantrang.

Menurut mereka, rumpon buatan selama ini telah merusak alat tangkap nelayan, sehingga nelayan terpaksa mengeluarkan biaya yang besar untuk perbaikan. Untuk itu, diperlukan penertiban zonasi penempatan rumpon buatan. Pada kesempatan itu, Awak Kapal Perikanan turut menyatakan dukungannya terhadap implementasi Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 yang diperbaharui dengan Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Tangkap di WPP NRI tersebut.

“Saya bangsa Indonesia, saya diberi kehormatan sebagai Menteri untuk mengatur laut. Makanya saya larang trawl itu,” ungkap Menteri Susi. Mengakhiri audiensi tersebut, pihak KKP akan berupaya memenuhi harapan para nelayan tidak hanya di Tegal tapi juga kepada nelayan-nelayan di Indonesia untuk melakukan sosialisasi secara lebih intensif dan masif terkait aturan-aturan perikanan tangkap dan kenelayanan.

 

Sumber: kkp.go.id

Tulis Komentar